OLIGARKI

GOLPUT DAN HAM

KPU telah menetapkan dua calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

1. Joko Widodo - KH.Ma'ruf Amin yang di dukung oleh : Partai Golkar, PDIP, PPP, Nasdem, HANURA, PKB, PKPI, PSI, dan Perindo

2. Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang di dukung oleh : partai Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Berkarya

Mari Kita bedah pelanggaran HAM yang di lakukan oleh kedua paslon tersebut

Jokowi dari mulai dia memimpin indonesia tahun 2014 sampai hari ini, sudah banyak sekali melanggar HAK ASASI MANUSIA, Dari mulai kasus bandara majalengka kertajati yang banyak terjadi pengerusakan dan pengusiran lahan warga, padahal di dalam undang undang menyebutkan bahwa tanah yang sudah diduduki dan memiliki sertifikat hak milik tidak boleh di kuasai atas alasan apapun, kasus new yogyakarta international airport di kepulauan progo yang banyak sekali pengusiran untuk kepentingan pemodal, izin lingkungan reklmasi teluk benoa yang dikeluarkan kembali oleh kementrian kkp ya mulia susi pudjiastuti, serangan persekusi ke aktifis mahasiswa HMI ciputut, mahasiswa riau, aceh, unsiah,dan aliansi mahasiswa papua, pembubaran HTI, terlepas benar tidaknya ideologinya, HTI memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, tetapi oleh pemerintah malah di bubarkan, hak untuk bekerja bagi warga negara hilang karena proporsi untuk pengusaha pengusaha asing menanamkan investasi modal sebesar besarnya di indonesia sangat luar biasa, sampai pekerja-pekerjanya pun di import dari sana, kasus bpjs, kedang,talangsari dan masih banyak lagi

Dan di kubu prabowo sendiri ,terlepas betul apa tidak faktanya pengadilan militer memutuskan prabowo bersalah atas kasus menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada tahun 1998. dan sandiaga uno memiliki banyak saham di blok blok migas yang ketika melakukan menambangan melanggar hak hak dasar warga disana, di kalimantan sandiaga uno memilik banyak saham di perusahan yang melakukan pengusiran kepada petani petani lokal dengan alasan industri minyak, dan di kalimatan juga dia mempunyai banyak saham bersama prabowo subianto di perusahan tambang yang telah mengakibatkan tewasnya ratusan nyawa akibat kegiatan pertambangan tersebut
Jadi sebenarnya di kedua kubu ini agak sama proporsinya, keduanya pelanggar HAM berat

Kembali lagi ke tema golput dan hak asasi manusia ,pertanyaan dan pernyataan basi itu terus muncul, "kenapa saya tidak memilih yang lebih sedikit madorot dari keduanya? Mana mungkin ada yang sempurna, lantas mengapa tidak anda saja yang mencalonkan diri menjadi presiden, apatis !!!!". hardik mereka

Kok enggk ada ya yang bertanya kenapa kita cuma dihadapkan pada dua calon saja ,kriminal pula

Pilihan presiden yang terbatas bukanlah terjadi begitu saja ,melainkan sudah di seting dan di desain sebegitu rupa hal ini dapat dilihat dari kondisi - kondisi dalam sistem politik kita hari ini, hanya partai partai modal besarlah yang dapat ikut pemilu dan sistem politik kita menutup adanya partai lokal kecuali di aceh yang memiliki otonom khusus, nah dalam sistem partai modal besar itu ,ada sistem presidential threshold dimana seseorang hanya bisa dicalonkan sebagai presiden jika di dukung 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% suara nasional, jadi meski sebuah partai politik telah lolos verifikasi nasional dengan syarat yang  berat dan berbiaya mahal, setelah punya kursi di DPR, tapi tidak serta merta mencalonkan siapapun sebagai calon Presiden. dan syarat yang berat untuk mengajukan calon presiden ini, memaksa sesama partai modal besar, bergabung menjadi kekuatan modal yang lebih besar agar dapat mencalonkan seseorang sebagai calon presiden
Padahal pengalaman memilih presiden secara langsung selama 3 kali sejak 2004 menunjukkan bahwa calon yang diinginkan masyarakat umum bisa berbeda dengan calon-calon yang dikehendaki para kumpulan partai modal besar ini
Aroma oligarki para elit ini semakin dikunci dengan tidak ada peluang mengajukan calon presiden independen, padahal sistem rekrutmen pejabat publik lewat mesin partai modal besar tidak selalu menjamin hasil yang baik, dengan sistem politik yang oligarkis, dan tertutup seperti ini kedua capres cawapres terjebak dalam politik identitas yang menggunakan simbol simbol agama tertentu untuk meraih dukungan.
Dalam situasi ketiadaan pilihan karena capres cawapres hanya dapat diusulkan partai politik yang hanya dapat dibentuk jika memiliki modal besar dan keduanya tak mewakili banyak aspirasi masyarakat

Pada prinsipnya pilpres kali ini tidak akan membuahkan hasil apapun untuk negara kelas tiga seperti kita, kecuali chaos berkepanjangan, tapi tetap datanglah ke tps, karena masih ada calon-calon legislator, anggota dewan,senator yg masih baik, yang memang bisa mewakili kita semua

Terimakasih