Pembahasan Kasus BULOG
Ikrar menjadi pejabat bersih dari korupsi itu diucapkan Widjanarko Puspoyo, lebih dari enam tahun silam. Kala itu ia dilantik menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebagai pejabat baru saat itu, Pak Widjan demikian ia kerap disapa, mengambil langkah sigap. Inspeksi mendadak alias sidak ke mana-mana. Tak tanggung-tanggung, ia pun memecat 70 pegawai Bulog yang terbukti korup maupun menyelewengkan jabatan.
Bulog terus dibenahi. Pada masa Widjanarko, status Bulog pun berubah dari lembaga nondepartemen menjadi perusahaan umum. Ini bertujuan agar lembaga tersebut lebih kuat dan terbebas dari spekulan serta sehat sebagai lembaga bisnis dan kini saatnya bagi Widjanarko membuktikan ketaatannya akan ikrar yang diucapkan dulu. Apalagi, pihak Kejaksaan Agung sedang membidiknya dalam berbagai kasus.
Awalnya, Widjanarko hanya menjadi saksi atas kasus korupsi impor 3.000 ekor sapi dari Australia yang melibatkan lima anak buahnya di Bulog. Mereka adalah para pelaksana dan pengawas proyek sapi itu. Lima orang itu adalah Tito Pranolo, Imanusafi, Richiyat Soebandi, Mika Rambe Kembena dan A. Nawawi. Belakangan, jaksa menemukan bukti lain. Widjanarko lantas terseret sebagai tersangka dengan tuduhan yang menghinakan korupsi .
Menyandang status tersangka, Widjanarko lalu dilengserkan dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Jabatan yang lowong itu kemudian diisi oleh Mustafa Abu Bakar, mantan pelaksana tugas Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
Pencopotan Widjanarko, sewaktu masih berstatus tersangka itu lantas menimbulkan tafsir target politik dan isu tebang pilih hukum. Maklum, banyak pejabat di republik ini tetap duduk enak di kursi kekuasaannya, bahkan dengan posisi terdakwa.
Terlepas dari adanya muatan politis, tuduhan korupsi yang mengarah pada Widjanarko, ternyata tak hanya soal impor sapi fiktif yang merugikan negara senilai Rp 11 miliar. Tapi, juga merambat ke kasus-kasus lain .
Bahkan, kepada tim Sigi SCTV, jaksa penyidik menyatakan setidaknya ada tujuh kasus korupsi yang kini tengah dibidikkan ke arah Widjanarko. Namun dari tujuh kasus itu, sejauh ini baru dua kasus yang sudah resmi menyeret nama mantan Dirut Bulog Widjanarko sebagai tersangka.
Pertama, korupsi atas impor sapi potong untuk pasokan kebutuhan Hari Raya Lebaran dan Natal pada tahun 2001. Dan kedua, korupsi impor beras dari Vietnam yang berlangsung sejak tahun 2001.
Dalam pengadaan 3.000 ekor lebih sapi itu, Bulog menunjuk tiga perusahaan rekanan. Masing-masing PT Karyana Gita Utama, PT Surya Bumi Manunggal dan PT Lintas Nusa Pratama. Dari tiga perusahaan itu hanya PT Karyana Gita Utama yang bisa menepati kontrak, yakni mendatangkan 1.000 ekor sapi sebelum Lebaran pada tahun 2001. Sedangkan dua perusahaan lainnya terbukti gagal alias wanprestasi .
Dari situlah, Widjanarko kemudian diseret dalam kasus impor sapi fiktif. Sejumlah dokumen yang diperoleh tim Sigi menunjukkan, pada 28 November 2001, Kepala Sub Unit Keuangan Bulog Setiabudi Hidayat dan Kasubdit Verifikasi Bulog Muchlis berkirim surat ke Bank Bukopin tempat memarkir uang Bulog untuk membatalkan transaksi senilai Rp 11 miliar lebih kepada PT Surya Bumi Manunggal dan PT Lintas Nusa Pratama karena kedua rekanan Bulog itu ternyata tidak memenuhi persyaratan kontrak kerja sama.
Namun, dua hari kemudian tepatnya tanggal 30 November 2001, Widjanarko selaku pucuk pimpinan Bulog menganulir surat tersebut. Widjanarko pun meminta Bank Bukopin segera mencairkan dana pengelolaan sapi potong kepada PT Surya Bumi Manunggal dan PT Lintas Nusa Pratama.
Kuasa hukum Widjanarko menyatakan, penetapan kliennya sebagai tersangka baru dalam kasus impor sapi tidaklah tepat. Ini mengingat kasus itu sudah selesai tahun 2006 dan para pelakunya, yakni dua juragan didua perusahaan rekanan tersebut sudah diganjar hukuman penjara.
