PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN

11.6K 0 0

PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN

TIGA TRADISI PARTISIPASI (1)

 PARTISIPASI POLITIK

 Proses politik untuk mendudukkan orang/partai politik dalam lembaga pemerintahan

 Melibatkan interaksi perseorangan/organisasi, biasanya partai politik, dengan negara

 Diungkapkan dalam tindakan individu/kelompok terorganisir untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, dan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah

TIGA TRADISI PARTISIPASI (2)

 PARTISIPASI SOSIAL

 Keterlibatan masyarakat sebagai 'beneficiary' pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan semua tahap/ siklus proyek pembangunan

 Partisipasi masyarakat di luar negara/lembaga formal pemerintahan

 Asumsi

 Rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya

 Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara kelompok-kelompok marjinal

 Dapat menjamin berbagai penyimpangan pembangunan tidak terjadi

 Masyarakat didorong untuk membangun organisasi baik dalam bentuk gerakan sosial atau kelompok mandiri

TIGA TRADISI PARTISIPASI (3)

 Partisipasi Warga

 Menekankan 'partisipasi langsung' warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan

 Terjadi di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga

 Asumsi:

 Partisipasi merupakan hak yang melekat pada warga

 Partisipasi langsung dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di lembaga kepemerintahan dapat menutupi kegagalan demokrasi perwakilan

 Menjadikan partisipasi menjadi lebih bermakna

 Partisipasi harus dilakukan secara sistemik bukan hal yang insidental

 Semakin meluasnya desentralisasi

 Partisipasi warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan

 Partisipasi warga merupakan instrumen 'pemberdayaan' warga untuk mengimbangi dominasi kekuatan negara

 Bentuk-bentuk partisipasi warga: dewan anggaran kota, dewan pembangunan kota/daerah, dewan pengawasan pembangunan, dewan pendidikan kota (?).

Kelemahan Konsep Demokrasi Perwakilan

 Sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak rakyat.

 Sejauh mana mereka dapat menjalankan mandat para pemilihnya.

 Bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban orang yang dipilih terhadap pemilihnya.

 Siapa yang menanggung akibat kesalahan keputusan publikdar wakil yang dipilih

 Bagaimana jika orang dipilih ternyata mengkhianati mandatnya

 Apakah orang/partai pemenang pemilu dapat mengontrol birokrasi pemerintahan

PERGESERAN DALAM PARTISIPASI

PERTAUTAN ANTARA TRADISI PARTISIPASI

PARTISIPASI WARGA, TATA PEMERINTAHAN, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

 PARTISIPASI DAN TATA PEMERINTAHAN

 Partisipasi mensyaratkan pemihakan atas sistem/model tata pemerintahan tertentu

 M. Gottdiener, menghubungkan partisipasi dengan sistem tata pemerintahan (governance) yang berpusat rakyat (society center)

 Peters, partisipasi yang luas dapat tumbuh dalam model tata pemerintahan partisipatif (participatory state)

 Perluasan makna/konsep Tata Pemerintahan (Governance)

 PARTISIPASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

 Kebijakan adalah proses sosial politik tempat warga menegosiasikan alokasi barang,urusan, dan anggaran publik

 Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis dan hierarkis melainkan ruang untuk interaksi dan menggabungkan pengetahuan

 Partisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan bukanlah cara melainkan tujuan itu sendiri

TANGGA PARTISIPASI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA PARTISIPASI

 Komitmen politik dari pemerintah/partai politik pemenang pemilu

 Akses terhadap informasi dan dokumen publik

 Kerangka hukum untuk mendorong pelembagaan partisipasi warga

 Tradisi dan organisasi warga

 Sumber daya keuangan di tingkat daerah

 Kecakapan partisipatif

CATATAN AKHIR

 Partisipasi adalah konsep yang dinamis dan tengah mengalami perluasan arti dengan cepat

 Baik sebagai cara maupun sebagai tujuan, partisipasi hendaklah ditempatkan sebagai proses

 Berhati-hatilah dalam mentransfer contoh sukses dari pelembagaan partisipasi

TERIMA KASIH