Halaman sebelumnya of 15Halaman selanjutnya

UU KEPOLISIAN

spinner.gif

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 

a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya 

masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi 

kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang 

dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang 

menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia; 

e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang 

Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran 

Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum 

Kepolisian. 

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat 

sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, 

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan 

bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya 

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan 

negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi 

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau

Halaman sebelumnya of 15Halaman selanjutnya

Komentar dan Ulasan

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Tambah share_icon_grey.png Berbagi

Siapa yang Membaca

Disarankan