Previous Page of 62Next Page

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

spinner.gif

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

Buku Kesatu - Aturan Umum 

Daftar Isi 

Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan  

Bab II - Pidana  

Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana  

Bab IV - Percobaan  

Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana  

Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana  

Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan  

Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana  

Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang  

Aturan Penutup  

Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan 

Pasal 1 

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada 

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. 

Pasal 2 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. 

Pasal 3 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. 

Pasal 4 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131. 

2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia. 

3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu; 

4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. 

Pasal 5 

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 

2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. 

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. 

Pasal 6 

Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati. 

Pasal 7 

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab XXVIII Buku Kedua Pasal 8 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan.  

Pasal 9 

Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.  

Bab II - Pidana 

Pasal 10  

Pidana terdirl atas:  

a. pidana pokok: 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda; 

5. pidana tutupan. 

b. pidana tambahan 

1. pencabutan hak-hak tertentu; 

2. perampasan barang-barang tertentu; 

3. pengumuman putusan hakim. 

Pasal 11 

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Previous Page of 62Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended