Halaman sebelumnya of 26Halaman selanjutnya

VIII.G.7 : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

spinner.gif

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 

NOMOR KEP-06/PM/2000 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG 

PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi prinsip keterbukaan, Emiten dan Perusahaan 

Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum; 

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten 

dan Perusahaan Publik dan mendorong terciptanya 

good corporate 

governance 

, ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan 

perlu disesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK); 

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk 

menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Pedoman 

Penyajian Laporan Keuangan; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3608); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3608); 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000; 

5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN NOMOR VIII.G.7 TENTANG PEDOMAN 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. 

Pasal 1 

Ketentuan mengenai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 

sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini. 

IV-2 

Peraturan Nomor VIII.G.7 

Pasal 2 

Ketentuan dalam peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada 

atau setelah tanggal 1 Januari 2000. 

Pasal 3 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-97/PM/1996 

tanggal 28 Mei 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 4 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Maret 2000 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

Herwidayatmo 

NIP 060065750 

Peraturan Nomor VIII.G.7 

IV-3 

PERATURAN NOMOR VIII.G.7 : PEDOMAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

1. UMUM 

a. Peraturan ini menetapkan bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan 

yang harus disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan 

penyajian kepada masyarakat maupun untuk disampaikan kepada Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam). 

b. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian laporan keuangan bagi industri secara 

umum. Hal-hal mengenai bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan 

yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik 

akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. 

c. Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan 

yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

d. Seluruh data yang disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

c di atas terbuka dan tersedia untuk publik. 

2. KHUSUS 

a. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan 

Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

b. Bahasa Pelaporan 

Laporan keuangan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga 

dibuat selain dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud harus memuat 

informasi yang sama. 

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang 

digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. 

c. Mata Uang Pelaporan 

1) Mata uang pelaporan yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia adalah mata 

uang rupiah. Perusahaan dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata 

uang pelaporan hanya apabila mata uang tersebut memenuhi kriteria mata uang 

fungsional. 

2) Laporan keuangan konsolidasi disajikan dalam mata uang fungsional setelah 

mempertimbangkan indikator mata uang fungsional terhadap induk perusahaan dan 

tiap anak perusahaan. 

d. Periode Pelaporan 

1) Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun. Apabila, dalam keadaan luar

Halaman sebelumnya of 26Halaman selanjutnya

Komentar dan Ulasan

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Tambah share_icon_grey.png Berbagi

Siapa yang Membaca

Disarankan