UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh:

PRIMA ROZA, SE., MEd. Admin

PENGERTIAN UUD/KONSTITUSI

• Kesepakatan bersama (common platform) yang mengikat berbagai kelompok politik yang hidup dalam teritori tertentu.

• Hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

FUNGSI UUD/KONSTITUSI

• Sebagai dasar bagi pihak yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya.

• Sebagai kerangka kerja institusional bagi lembaga-lembaga negara, merupakan 'kontainer' dimana proses politik dan pemerintahan bekerja secara dinamis.

• Mendefinisikan organ-organ inti pemerintahan dan jurisdiksinya.

• Menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara.

ISI UUD/KONSTITUSI

• Dasar dibentuknya negara

• Dasar negara

• Tujuan negara

• Kewajiban Dasar Negara

• Bentuk Pemerintahan

• Lembaga-lembaga Negara

• Hubungan antar lembaga negara

• Hak-hak dan kewajiban dasar warga negara

DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA

• UUD 1945 : 1945 - 1949

• Konstitusi RIS : 1949 - 1950

• UUDS : 1950 - 1959

• UUD 1945 : 1959 - sekarang

SISTEMATIKA UUD 1945

• Pembukaan : 4 alinea

• Batang Tubuh : - 16 Bab 37 Pasal

- Aturan Peralihan 2 pasal

- Aturan Tambahan 2 ayat

• Penjelasan : Masih perdebatan

AMANDEMAN UUD 1945

• Amandemen 1 : 1999

• Amandemen 2 : 2000

• Amandemen 3 : 2001

• Amandemen 4 : 2002

DASAR NEGARA (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945)

• Ketuhanan Yang Maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Persatuan Indonesia

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

TUJUAN UTAMA PEMERINTAHAN (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945)

• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia

• Memajukan kesejahteraan umum

• Mencerdaskan kehidupan bangsa

• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

BENTUK DAN KEDAULATAN

• Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

• Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

• Negara Indonesia adalah Negara Hukum

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

- Anggota : DPR dan DPD

- Dipilih melalui pemilu

- Bersidang sedikitnya 1x dalam 5 tahun

- Keputusan MPR berdasarkan suara terbanyak

- Berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945

- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

- MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

• Kekuasaan Pemerintahan Negara

- Kekuasaan Pemerintahan Negara berada di tangan Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden.

- Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat.

- Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik.

- Presiden dan Wapres hanya dapat menjabat 2 kali masa jabatan ( 2 x 5 tahun)

- Dalam menjalankan pemerintahan presiden/wapres dapat mengajukan RUU kepada DPR dan PP

- Presiden/Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap negara, KKN, atau perbuatan tercela

- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

- Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

• DPA

- Dihapus

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

• Pemerintahan Daerah

- Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

- Pemerintahan Daerah Memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu

- Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali yang telah ditetapkan oleh UU sebagai urusan pemerintahan pusat

- Susduk dan tata cara penyelenggaran pemerintahan diatur oleh UU.