Halaman sebelumnya of 2Halaman selanjutnya

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

spinner.gif

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Oleh: 

PRIMA ROZA, SE., MEd. Admin

 

PENGERTIAN UUD/KONSTITUSI 

• Kesepakatan bersama (common platform) yang mengikat berbagai kelompok politik yang hidup dalam teritori tertentu. 

• Hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

 

FUNGSI UUD/KONSTITUSI  

• Sebagai dasar bagi pihak yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya. 

• Sebagai kerangka kerja institusional bagi lembaga-lembaga negara, merupakan 'kontainer' dimana proses politik dan pemerintahan bekerja secara dinamis. 

• Mendefinisikan organ-organ inti pemerintahan dan jurisdiksinya. 

• Menetapkan hak-hak dan kewajiban dasar warga negara.

 

ISI UUD/KONSTITUSI 

• Dasar dibentuknya negara 

• Dasar negara 

• Tujuan negara 

• Kewajiban Dasar Negara 

• Bentuk Pemerintahan 

• Lembaga-lembaga Negara 

• Hubungan antar lembaga negara 

• Hak-hak dan kewajiban dasar warga negara

 

DINAMIKA KONSTITUSI DI INDONESIA 

• UUD 1945 : 1945 - 1949 

• Konstitusi RIS : 1949 - 1950 

• UUDS : 1950 - 1959 

• UUD 1945 : 1959 - sekarang

 

SISTEMATIKA UUD 1945 

• Pembukaan : 4 alinea

• Batang Tubuh : - 16 Bab 37 Pasal 

- Aturan Peralihan 2 pasal 

- Aturan Tambahan 2 ayat

• Penjelasan : Masih perdebatan

AMANDEMAN UUD 1945 

• Amandemen 1 : 1999 

• Amandemen 2 : 2000 

• Amandemen 3 : 2001 

• Amandemen 4 : 2002

DASAR NEGARA (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945) 

• Ketuhanan Yang Maha Esa 

• Kemanusiaan yang adil dan beradab 

• Persatuan Indonesia 

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

TUJUAN UTAMA PEMERINTAHAN (Alinea 4 Pembukaan UUD 1945) 

• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia 

• Memajukan kesejahteraan umum 

• Mencerdaskan kehidupan bangsa 

• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

 

BENTUK DAN KEDAULATAN 

• Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 

• Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 

• Negara Indonesia adalah Negara Hukum

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• Majelis Permusyawaratan Rakyat 

- Anggota : DPR dan DPD 

- Dipilih melalui pemilu 

- Bersidang sedikitnya 1x dalam 5 tahun  

- Keputusan MPR berdasarkan suara terbanyak 

- Berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945 

- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden 

- MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• Kekuasaan Pemerintahan Negara 

- Kekuasaan Pemerintahan Negara berada di tangan Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden. 

- Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat. 

- Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. 

- Presiden dan Wapres hanya dapat menjabat 2 kali masa jabatan ( 2 x 5 tahun) 

- Dalam menjalankan pemerintahan presiden/wapres dapat mengajukan RUU kepada DPR dan PP 

- Presiden/Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap negara, KKN, atau perbuatan tercela 

- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. 

- Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

 

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• DPA 

- Dihapus

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• Pemerintahan Daerah 

- Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 

- Pemerintahan Daerah Memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu 

- Kepala Pemerintah Daerah dipilih secara demokratis 

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali yang telah ditetapkan oleh UU sebagai urusan pemerintahan pusat 

- Susduk dan tata cara penyelenggaran pemerintahan diatur oleh UU. 

- Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• Dewan Perwakilan Rakyat 

- Anggota DPR dipilih melalui pemilu 

- DPR bersidang sedikitnya 1X dalam setahun 

- Fungsi DPR: 

• Legislasi (Membentuk UU) 

• Anggaran 

• Pengawasan 

- Hak Anggota Dewan: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 

• Dewan Perwakilan Daerah

Halaman sebelumnya of 2Halaman selanjutnya

Komentar dan Ulasan (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Tambah share_icon_grey.png Berbagi

Siapa yang Membaca

Disarankan